BANYUASIN – TEROPONGSUMSEL.COM
Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan benih padi dari Kementerian Pertanian RI kembali mencuat di Desa Maju Ria, Kecamatan Karang Agung Ilir (KAI), Kabupaten Banyuasin, (9 Juni 2026).
Dugaan pungli tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani penerima bantuan.Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kelompok tani (Poktan) diduga dibebankan biaya sebesar Rp5.000 per kantong benih berisi 5 kilogram. Padahal, pemerintah telah menegaskan bahwa bantuan benih padi tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Seorang petani mengaku, untuk lahan seluas satu hektare mendapatkan bantuan sebanyak 40 kilogram atau delapan kantong benih. Dengan adanya pungutan Rp5.000 per kantong, petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp40.000 per hektare. Jika memiliki dua hektare lahan, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp80.000.
Penyaluran bantuan tersebut dikelola oleh empat Brigade Pangan (BP) di Desa Maju Ria, yakni BP 1 yang diketuai Arso Budianto, BP 2 diketuai Casdira, BP 3 diketuai Sukmin, S.Pd., dan BP 4 diketuai Aripin.
Rahmat,salah seorang petani yang memiliki lahan oplah, mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait adanya pungutan tersebut.
“Saya tidak tahu sama sekali terkait pungutan itu, meski saya punya lahan oplah di dalamnya. Mungkin pihak Brigade Pangan yang bisa menjelaskan semuanya,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi di kediamannya, Ketua BP 1 Arso Budianto membenarkan bahwa bantuan pemerintah diberikan sebanyak 40 kilogram per hektare. Menurutnya, biaya yang dipungut bervariasi berdasarkan jarak tempuh pengambilan benih.
Sementara itu, Ketua BP 4 Aripin juga membenarkan adanya pungutan sebesar Rp5.000 per kantong benih berisi 5 kilogram. Ia menjelaskan bahwa hasil pungutan tersebut tidak hanya dinikmati oleh dirinya maupun kelompoknya.
“Hasil penebusan itu bukan untuk saya sendiri atau kelompok lainnya, tetapi ada banyak oknum lain yang ikut menikmati uang penebusan benih tersebut,” ungkapnya.
Petani mengaku resah dengan adanya dugaan penebusan bantuan benih yang seharusnya diberikan secara gratis. Jika dihitung, pada wilayah BP 4 yang memiliki luas lahan oplah sekitar 200 hektare, maka potensi dana yang terkumpul mencapai Rp8 juta.
Jumlah tersebut belum termasuk tiga Brigade Pangan lainnya.Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga bantuan pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh petani tanpa adanya beban tambahan yang tidak semestinya.
Sementara itu hingga berita ini diterbitkan pihak dinas terkait belum terkonfirmasi untuk dimintai keterangan resminya, karena keterbatasan waktu dan kontak. (Red/J.Hendro)
